Pengertian Budaya Demokrasi, Prinsip-Prinsip & Contohnya

Pengertian Budaya Demokrasi, Prinsip-Prinsip & Contohnya

1. Pengertian Budaya Demokrasi, Prinsip-Prinsip & Contohnya| Secara Umum, Pengertian Budaya Demokrasi adalah pola pikir, dan sikap warga masyarakat beradsarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaran antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi adalah sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. seperti menghargai, kebersamaan, kebabasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi.

Budaya demokrasi terdiri dari dua kata, budaya dan demokrasi. Budaya adalah hasil kemampuan akal manusia dalam lingkungan

kehidupannya. Sedangkan pengertian demokrasi adalah keadaan negarn dengan sistem pemerintahan berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

2.bangsa Indonesia pernah melaksanakan tiga macam demokrasi yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Liberal (1950-1959)

Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950—1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen (DPR) dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, memengaruhi keadaan, situasi dan kondisi politik pada waktu itu. Dampaknya, yaitu:

Pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti.

Tidak ada partai yang dominan maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai.

Dalam sistem multi partai, tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat.

Munculnya pemberontakan di berbagai daerah (DII/TII, Permesta, APRA, RMS).

Memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu.

Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945, serta tidak berlakunya UUDS 1950.

Demokrasi Terpimpin (1959—1966)

Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom.

Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Sukarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial (presidesiil). Para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Demokrasi Pancasila (1966—sekarang)

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, yaitu:

1.Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia

2.Keseimbangan antara hak dan kewajiban

3.Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tunan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.

4.Mewujudkan rasa keadilan sosial.

5.Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

6.Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

7.Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

3. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani (civil society)? Pengertian masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis, serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Kata “madani” diadaptasi dari bahasa Arab yang memiliki arti “beradab” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan civilized. Pada dasarnya civil society memiliki makna yang sama dengan “masyarakat sipil”, yaitu masyarakat yang berada dalam suatu sistem sosial yang demokratis.

Istilah ini pertamakali dikemukakan oleh mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang subur berlandaskan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kestabilan masyarakat dengan kebebasan individu.

Masyarakat Madani Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa arti masyarakat madani, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

1. Nurcholis Madjid

Menurut Nurcholis Madjid, pengertian masyarakat madani adalah merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu masyarakat dengan peradaban yang memiliki ciri; kesederajatan, keterbukaan, toleransi, musyawarah, dan menghargai prestasi.

2. Syamsudin Haris

Menurut Syamsudin Haris, pengertian masyarakat madani adalah suatu lingkup sosial yang berada di luar pengaruh Negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti; keluarga, asosiasi sukarela, gerakan masyarakat, dan lainnya.

3. Dawam Rahardjo

Menurut Dawam Rahardjo, pengertian masyarakat madani adalah suatu proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama berdasarkan suatu pedoman hidup untuk menciptakan persatuan dan integrasi sosial.

4. Ernest Gellner

Menurut Ernest Gellner, definisi civil society adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi Negara.

5. Cohen dan Arato

Menurut Cohen dan Arato, pengertian masyarakat sipil adalah suatu wilayah interaksi sosial diantara wilayah ekonomi, politik, dan Negara, yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial yang bekerja sama membangun ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengupayakan kebaikan bersama.

6. Muhammad AS Hikam

Menurut Muhammad AS Hikam, pengertian masyarakat madani adalah semua wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan memiliki ciri-ciri; kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian yang tinggi di hadapan Negara, serta terikat oleh norma dan nilai hukum yang diikuti semua warganya.

Unsur-Unsur Masyarakat Sipil

Suatu masyarakat madani tidak muncul begitu saja, terdapat berbagai unsur sosial yang menjadi syarat terwujudnya suatu tatanan civil society. Adapun beberapa unsur masyarakat madani adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Publik yang Luas

Wilayah publik ini merupakan sarana untuk menyampaikan pendapat para warga masyarakat dimana semua warga mempunyai hak dan posisi yang sama untuk melakukan transaksi politik dan sosial tanpa adanya ancaman dari luar.

2. Adanya Demokrasi

Demokrasi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar keberadaan masyarakat sipil yang murni dapat terbentuk. Demokrasi merupakan suatu sistem sosial politik yang bersumber dan dilaksanakan oleh warga negara serta untuk seluruh masyarakat.

3. Adanya Toleransi

Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar kelompok di dalam masyarakat dimana tujuannya untuk menghindarkan terjadinya diskriminasi.

4. Adanya Pluralisme

Pluralisme merupakan pengakuan dan penerimaan masyarakat akan adanya kemajemukan atau keberagaman di lingkungannya. Sikap tersebut juga disertai dengan sikap yang tulus dalam menerima perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan bernilai positif.

5. Adanya Keadilan Sosial

Dalam hal ini keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti; ekonomi, politik, kesempatan, dan ilmu pengetahuan.

Ciri-Ciri Masyarakat Madani

Ada beberapa karakteristik dan sifat yang terdapat pada masyarakat sipil. Menurut Bahmuller (1997), adapun ciri-ciri masyarakat madani adalah sebagai berikut:

1. Adanya integrasi antara individu dengan invididu, individu dengan kelompok, di dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

2. Adanya penyebaran kekuasaan di dalam masyarakat sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi masyarakat dapat dibatasi atau dikurangi dengan adanya beberapa kekuatan alternatif.

3. Adanya keanggotaan berbagai organisasi volunter yang menyumbang berbagai masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah sehingga kepentingan individu dan Negara dapat dijembatani.

4. Adanya peningkatan dan perluasan kesetiaan, kepercayaan, sehingga setiap anggota masyarakat mengakui keterkaitannya satu sama lain dan mementingkan kepentingan umum.

5. Adanya kebebasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan beragam perspektif.

Pilar Penegak Masyarakat Madani

Pilar penegak masyarakat sipil adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari kontrol sosial dalam menyampaikan aspirasi masyarakat serta memberikan kritik membangun terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Adapun beberapa pilar tersebut, yaitu:

1. Pers

Pers merupakan institusi independen yang memiliki fungsi sebagai kontrol sosial yang dalam pelaksanaannya dapat mengkritisi, menganalisis, dan mempublikasi kebijakan pemerintah. Selain itu, pers juga dapat menyampaikan informasi terkait aspirasi masyarakat dan berita secara transparan dan objektif.

2. Supremasi Hukum

Setiap warga negara harus tunduk dan dilindungi oleh hukum. Dengan begitu, setiap warga negara mendapat jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan dari individu maupun kelompok masyarakat.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan institusi yang memiliki tugas dalam membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mengalami penindasan.

4. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan bagian kekuatan sosial yang bergerak dalam jalur moral porce untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, dalam pelaksanannya harus sesuai dengan jalur yang benar dan objektif untuk kepentingan masyarakat.

5. Partai Politik

Keberadaan partai politik adalah salah satu syarat terwujudnya masyarakat madani, dimana partai politik tersebut merupakan tempat bagi setiap warga negara untuk dapat mengekspresikan pandangan politiknya.

Peranan Pers Dalam Kehidupan Masyarakat Demokrasi

Dalam proses demokratisasi faktor komunikasi dan media massa mempunyai fungsi penyebaran informasi dan kontrol sosial. Pers merupakan media komunikasi antar pelaku pembangunan demokrasi dan sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah secara dua arah. Komunikasi ini diharapkan menimbulkan pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat sehingga demokrasi dapat terlaksana.

Sebagai lembaga sosial pers adalah sebuah wadah bagi proses input dalam sistem politik. Diantara tugasnya pers berkewajiban membentuk kesamaan kepentingan antara masyarakat dan negara sehingga wajar sekali apabila pers berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan keterbukaan pers untuk secara baik dan benar dalam mengajukan kritik terhadap sasaran yang manapun sejauh hal itu benar-benar berkaitan dengan proses input.

Ada banyak peranan yang dilakukan oleh pers dalam suatu negara dan dalam mewujudkan demokrasi. Namun, agar pers mampu menjalankan peranannya terutama dalam menunjang demokratisasi maka perlu adanya kebebasan pers dalam menjalankan tugas serta fungsinya secara professional. Media massa yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara dan dengan demikian adanya kendali atas negara oleh rakyat, sehingga menjamin hadirnya lembaga-lembaga politik yang demokratis sebagai sarana yang paling efekif untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu. Apabila negara mengendalikan media massa maka terhambatnya cara untuk memberitakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

Bagi suatu pemerintahan diktator kebenaran merupakan bahaya baginya, sebab kebenaran akan membuka seluruh jaringan tipu dayanya. Berita-berita yang berasal dari foto jurnalisme serta data dokumenter lainnya memang memiliki daya yang sangat kuat. Misi pertama pers dalam suatu masyarakat yang demokrartis atau suatu masyarakat yang sedang berjuang untuk menjadi demokratis adalah melaporkan fakta. Misi ini tidak akan mudah dilaksanakan dalam suatu situasi ketidak adilan secara besar-besaran dan pembagian yang terpolarisasi. Terkucilnya prospek kebebasan pers jelas merupakan bagian dari redupnya prospek demokratisasi.

       Perkembangan dan pertumbuhan media massa atau pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik dinegara ini. Bahkan sistem pers di Indonesia merupakan sub sistem dari sistem politik yang ada. Di negara dimana sistem persnya mengikuti sistem politik yang ada maka pers cenderung bersikap dan bertindak sebagai “balancer” antara kekuatan yang ada. Tindakan atau sikap ini bukan tanpa alasan mengingat pers di negara berkembang seperi di Indonesia mempunyai banyak pengalaman bagaimana mereka mencoba mempertahankan keberadaannya sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Banyak pers yang khawatir bahwa keberadaannya akan sirna manakala mereka tidak mengikuti sistem yang berlaku. Oleh karena itu guna mempertahankan keberadaannya, pers tidak jarang memilih jalan tengah. Cara inilah yang sering mendorong pers itu terpaksa harus bersikap mendua terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam kaitan ini pulalah banyak pers di negara berkembang pada umumnya termasuk di Indonesia lebih suka mengutamakan konsep stabilitas politik nasional sebagai acuan untuk kelangsungan hidup pers itu sendiri.

Dampak penyalahgunaan kebebasan pers (media massa) sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Banyak perilaku baik positif ataupun negatif yang ditampilkan kepada kita cenderung merupakan hasil peniruan dari media massa. Dampak positif dari kebebasan pers seperti yang diuraikan diatas yaitu perannya dalam proses demokratisasi melalui laporan-laporannya. Sedangkan dampak negatifnya, apabila film, pemberitaan/foto/cover dalam media massa menjurus pada pornografi dan jurnalistik premanisme.

Pengertian Globalisasi – Globalisasi adalah berasal dari kata Globalization. Global artinya dunia sedangkan lization artinya adalah proses. Secara bahasa arti Globalisasi adalah Suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak.

Di era globalisasi yang didukung perkembangan teknologi, alat transportasi dan ilmu pengetahuan seseorang di suatu wilayah dapat mengetahui segala jenis informasi yang tersebar di dunia luar dengan cepat dan mudah. Globalisasi dimaknai sebagai dunia satu atap atau dunia batas.

Dampak globalisasi menguntungkan, namun disisi lain merugikan. Semuanya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Namun, yang harus di ingat Globalisasi berbeda dengan istilah global warming atau pemanasan global.

Globalisasi adalah suatu hubungan sosial yang mendunia yang kemudian terhubung satu sama lain sehingga antara kejadian dari tempat yang berbeda bisa berdampak juga bagi tempat yang lain. (Anthony Giddens),

Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluru dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. (Selo Soemardjan).

Globalisasi adalah tindakan dari suatu proses atau pengambilan kebijakan yang menjadikan sesuatu mendunia, baik dalam lingkupnya ataupun aplikasinya. (The American Heritage Dictionary).

Secara sederhana era globalisasi dapat dipahami sebagai era dimana kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat transportasi yang mendorong kehidupan manusia menjadi tanpa batasan. Baik itu batasan geografis ataupun budaya.

Contoh globalisasi dalam bentuk sederhana adalah kita bisa mengetahui informasi apa yang sedang terjadi dibelahan bumi lain. Atau kita dapat bepergian dari tempat satu ke tempat lainnya dengan cepat meskipun jaraknya ratusan atau ribuan kilometer

Ada beberapa teori Globalisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Cochrane dan Pain yang menyatakan bahwa ada 3 pemeran utama penting dalam Globalisasi yaitu

Globalis,

Para Tradisionalis

Para Transformalis.

1. Teori Globalisasi Para Globalis

Para Globalis mengatakan bahwa dengan adanya Globalisasi ini akan membawa konsekuensi secara langsung pada kehidupan di seluruh dunia bahwa nantinya akan ada serangan budaya homogen yang menyebar ke seluruh dunia.

Mengenai hal ini, para globalis yang positif mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadikan masyarakat dunia yang memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan toleran terhadap budaya dari luar budayanya sendiri,

Namun para globalis negatif mengatakan bahwa hal tersebut bisa melunturkan budaya asli masing-masing masyarakat dan menganggap itu juga salah satu upaya Negara adidaya untuk menjajah budaya lain.

2. Teori Globalisasi Para Tradisionalis

dalam teori ini adalah orang-orang yang tidak menganggap bahwa Globalisasi tengah terjadi, mereka menganggap bahwa proses yang saat ini terjadi adalah dampak dari perubahan yang sudah terjadi sejak zaman dulu.

3. Teori Globalisasi Para Transformalis

adalah orang yang berada diantara globalis dan tradisionalis, yang menganggap bahwa benar Globalisasi sedang terjadi namun terlalu dilebih-lebihkan.

4. Teori Globalisasi Lain

Teori Globalisasi yang kedua disebutkan seorang ahli bernama George Ritzer yang mengatakan bahwa era Globalisasi ini ditandai dengan adanya perkembangan dalam bidang komunikasi seperti munculnya telepon dan televisi kemudian diakhiri dengan kesadaran masyarakat secara global mengenai hal tersebut.

Ciri Ciri Globalisasi

Globalisasi mempunyai beberapa ciri, diantaranya:

1. Perubahan Dalam Konsep Jarak Ruang dan Waktu

Dengan dukungan teknologi berupa televisi, smartphone dan internet komunikasi dapat dilakukan secara cepat. informasi-informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang dibelahan dunia lainnya.

Kemajuan dalam bidang transportasi juga membuat jarak ratusan atau ribuan kilometer dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam atau hari saja.

2. Adanya Saling Ketergantungan Dalam Bidang Ekonomi dan Perdagangan

ini disebabkan oleh pertumbuhan perdaganan internasional dan juga dominasi organisasi semacam WTO atau world trade Organization yang menaungi perdagangan dunia dan lain sebagainya.

3. Adanya Peningkatan Interkasi Kultural

Melalui televisi dan media lainnya manusia daoat mendapat pengetahuan baru dan lebih mengenal keanekaragaman yang ada di dunia luar

4. Meningkatnya Masalah Bersama

di era globalisasi, masalah yang timbul dalam suatu negara dapat menjadi masalah yang menjadi perhatian bersama atau dunia internasional, seperti masalah ham, lingkungan hidup, kejahatan perang yang terjadi di suatu negara

penyebab dan pendorong yang akhirnya membuat proses Globalisasi ini bisa terjadi, yang diantarnya adalah:

1. Perkembangan Teknologi dan Informasi

Adanya perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian berdampak pada mudahnya transaksi keuangan yang terjadi di seluruh Negara.

Selama beberapa waktu terakhir terdapat banyak sekali perkembangan dalam bidang teknologi yang berkaitan langsung dengan transaksi keuangan yang bisa memudahkan Anda untuk melakukan transaksi tidak hanya di Negara sendiri melainkan di Negara lain.